Sistem Pelaporan Npp Pertanian
Result for: Sistem Pelaporan Npp Pertanian
MPO adalah aplikasi/sistem pelaporan online Kegiatan Ditjen PSP; MPO versi 4.0 dikembangkan dengan mengakomodasi ide-ide yang diinisiasi oleh BPK; Database MPO versi 4.0 dikembangkan agar lebih kompatibel dengan aplikasi BAST BANPEM untuk mempermudah integrasi data . Masuk ke MPO
Jakarta,_ Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus berupaya memberikan informasi teraktual tentang Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) dengan membangun sistem informasi pendaftaran pakan yang dapat digunakan oleh stakeholders, dinas yang akan melaksanakan pengawasan, unit pengadaan barang/jasa utamanya ...
Tentang Siperibun. Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN) adalah sistem pelaporan dan pengelolaan data-informasi perizinan usaha perkebunan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun).
Ditjen PKH - Kementerian Pertanian. Silakan pilih di bawah ini aplikasi yang akan anda akses. SIJAGUNG. Sistem Informasi Serapan Jagung Lokal. Akses. SPORA. Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan. Akses. SIPEUKAN. Sistem Informasi Mutu, Keamanan Dan Pendaftaran Pakan. Akses. SISTEM PAKAN HIJAUAN. Sistem Informasi Pakan Hijauan. Akses. SIPNPP.
PSP Pertanian - PSP Pertanian. Mentan Amran Akan Mencabut Izin Usaha Yang Mempermainkan Pupuk Subsidi. Selengkapnya. Berita Terkini. (19-02-2024 10:11:09) Gerak Cepat Kolaborasi Mentan dan Menko PMK Bantu Petani Terdampak Banjir. (18-02-2024 10:09:17) Kementan Intervensi Pompa untuk Percepatan Tanam, Sawah Bera di Sumedang dan Subang.
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TA 2020 (REVISI) KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN. NOMOR/11/Kpts/SR.310/B/03/2020. TENTANG. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2020. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
Mar 22, 2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Pertanian, upaya pelaksanaan pada kegiatan pemantauan dan evaluasi program pembangunan pertanian melalui penyempurnaan aplikasi SIMONEV dalam DIPA setiap tahunnya dan disosialisasikan secara bertahap per 3 (tiga ...
bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian terkait, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi pupuk
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN BERBASIS WEB PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA. Sobri Ansyah Putra, Suwarti Suwarti, Asparizal Asparizal. Abstract.
Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman Hibah Luar Negeri Kementerian Pertanian merupakan aplikasi untuk memudahkan pemantauan pelaporan pinjaman dan hibah luar negeri yang dikelola oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian dan Eselon I terkait.
SiPeReDa OPT adalah Sistem Pelaporan dan Rekapitulasi Data OPT berbasis daring (online) SiPeReDa dibangun untuk memberikan kemudahan untuk pelaporan dan rekapitulasi data serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan. Dengan dibangunnya SiPeReDa, data serangan OPT dapat tersedia dengan cepat dan terbarukan.
Keberhasilan pengamatan dan pelaporan sangat ditentukan oleh metode pengamatan dan pelaporan yang diadopsi atau dipedomani oleh para pelaksana (petugas lapangan). Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pengamatan serta Pelaporan OPT dan DPI yang tersedia saat ini berdasarkan SK Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 55/
Diemban : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Walidata Pertanian adalah unit kerja Kementerian Pertanian yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Walidata di Kementerian Pertanian. Tugas: a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Pertanian sesuai dengan prinsip Satu Data ...
Pendidikan Pertanian; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem
pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2022 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas.
pelaksanaan program pembangunan pertanian melalui pemanfaatan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian yang terintegrasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian; b.
FORM A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN. Kegiatan : Menyusun Rencana Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Penyuluh Pertanian. Nama dan NIP. Pangkat/Golongan. Jabatan. Unit Kerja Masykura, S.ST /19851001 200912 1 003. Penata MudaTingkat I /III-b. Penyuluh Pertanian Pertama.
Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) sebagai institusi pemerintahan/negara dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya.
TENTANG. TENAGA HARIAN LEPAS PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. a. : bahwa dalam rangka pengamatan, peramalan dan. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, telah. ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pedoman.
Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2021, adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah yang dicapai oleh Sekretariat Badan PPSDMP.
menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian yaitu Rp179.663.426.332,00 (98,88%), Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu Rp482.031.118.574,00 (98,45%), Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP yaitu Rp63.845.945.363,00 (98,72%) dan Pendidikan
Untuk dapat mengidentifikasi risiko, tim wajib (1) memastikan atau menyepakati bahwa defenisi (batasan tentang) kegiatan pokok unggulan telah memuat identifikasi tentang karateristik, lingkup dan output kegiatan; (2) mengidentifikasi suboutput untuk memahami proses bisnis yang juga memiliki risiko.
administrasi Penyuluhan pelatihan sumber daya manusia Pemantauan, Pengembangan penyelenggaraan pelaporan penyuluhan, bimbingan pertanian; penyelenggaraan pendidikan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Pertanian, mempertanggungjawabkan diberikan oleh Menteri Pertanian. menyampaikan satu Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, maka Badan PPSDMP wa...
3 days ago Sistem pertanian telah dikembangkan dengan banyak meninggalkan kearifan lokal dan tidak berbasis pada konsep kealaman. Beberapa contoh kasus di lapangan seperti penanaman satu jenis tanaman secara berulang dan terus menerus (monokultur), penamanan tidak serempak penyederhanaan jenis tanaman, dan sebagainya menjadi pemicu banyaknya kegagalan panen.
Related Keywords For Sistem Pelaporan Npp Pertanian