Publisher Rights Diusulkan Berbentuk Pp Ampberitasatucom

Feb 21, 2024 Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab [Perusahaan] Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights, ujar Presiden pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024, Selasa (20/02/2024)...

Feb 12, 2022 Jakarta, Beritasatu.com Regulasi publisher rights diusulkan berbentuk peraturan pemerintah (PP). Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah membentuk tim pemrakarsa PP tentang publisher rights.

Feb 21, 2024 tirto.id - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang dikenal sebagai Perpres Publisher Rights.

Jun 15, 2022 JAKARTA Dewan Pers mengusulkan regulasi Hak Penerbit atau Publisher Rights disusun dalam bentuk Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden. Saat ini, naskah akademik Publisher Rights sudah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara. Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi tersebut.

Feb 21, 2024 KOMPAS.com - Setelah sekitar tiga tahun wacana bergulir, aturan Publisher Rights resmi diundangkan di Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa kemarin, 20 Februari 2024.

Feb 12, 2022 JJAKARTA, investor.id Regulasi hak cipta karya jurnalistik (publisher rights) diusulkan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah membentuk tim pemrakarsa PP Publisher Rights .

Feb 21, 2024 "Publisher Rights" versi Indonesia ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga bentuknya adalah Peraturan Presiden atau Perpres. Berbeda dengan Australia dan Kanada, keduanya memiliki aturan media dalam bentuk Undang-undang. Di Indonesia, undang-undang berada di hierarki yang lebih tinggi dibandingkan Perpres.

Oct 23, 2023 Regulasi tersebut akan disahkan pada akhir tahun 2023 ini. Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengatakan draft aturan publisher rights ini sudah mencapai babak akhir. Artinya, selangkah lagi akan segera disahkan.

Feb 21, 2024 TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi teken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights.

Feb 9, 2022 Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menawarkan regulasi hak pengelola media atau "publisher rights" untuk disahkan dalam bentuk Undang-Undang baru, revisi Undang-Undang lama atau Peraturan Pemerintah (PP).

Feb 21, 2024 Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet , Perpres Publisher Rights bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Feb 20, 2024 Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Aug 1, 2023 tirto.id - Naskah Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas atau Publisher Rights kini berada di tangan Kementerian Sekretariat Negara. Pada 24 Juli 2023 dokumen itu diserahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ditelaah sebelum disahkan.

Feb 21, 2023 Mengenal Apa itu Publisher Right Indonesia. Dilatarbelakangi oleh dominasi platform digital dalam menyebarkan informasi, Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability mengusulkan hak pengelola media untuk mengatur dan mengurangi dominasi tersebut.

Jul 27, 2023 Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) mengungkapkan perkembangan terkini aturan publisher rights atau izin penerbit. Dengan kebijakan ini, platform digital seperti Google hingga Facebook harus bayar konten berita.

Feb 20, 2024 JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengesahkan peraturan soal publisher rights dalam waktu dekat.

Feb 22, 2024 Publisher rights adalah regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital atas konten pemberitaan. Bagaimana ketentuannya di Indonesia? (KOMPAS.com/Vanya Karunia Mulia Putri) Sumber Sekretariat Kabinet RI, Kompas.com, Kominfo. Cari soal sekolah lainnya.

Oct 20, 2021 Publisher rights saat ini baru berbentuk usulan, pemerintah berkomitmen menindaklanjuti draf yang sudah diterima untuk menentukan hasil akhir dari usulan tersebut, apakah menjadi undang-undang, revisi regulasi yang sudah ada atau menjadi aturan setingkat Peraturan Pemerintah.

Aug 17, 2023 Publisher right adalah aturan atau regulasi yang mewajibkan platform digital untuk memberi nilai ekonomi pada konten berita dari media lokal dan nasional.

Mar 21, 2022 Tekno. Internet. Publisher Rights Bakal Berbentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Publisher rights mengatur hubungan media dengan platform teknologi raksasa seperti Google dan Facebook. Liberty Jemadu Suara.Com. Senin, 21 Maret 2022 | 19:42 WIB.

Aug 21, 2023 TEMPO.CO, Jakarta - Pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 pada Kamis, 9 Februari 2023 lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights yang sedang digodok pemerintah untuk membantu media massa menghadapi platform asing.

Apr 6, 2022 Bisnis.com, JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Informatika memaparkan bahwa usaha Dewan Pers dan Organisasi Pers untuk mewujudkan keberlangsungan media yang adil, baik digital dan konvensional tertuang dalam publisher right.

Jul 25, 2023 Pengaturan Publisher Rights, Wamenkominfo: Pemerintah Ambil Jalan Tengah. Pemerintah terus berupaya mencari jalan tengah untuk mempercepat penyelesaian pengaturan mengenai Publisher Rights di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan saat ini penyusunan ...