Pendekatan Ham Diharapkan Jadi Pertimbangan Dalam Ruu Antiterorisme

May 21, 2018 Pendapat untuk mengesampingkan HAM dalam RUU Antiterorisme sama sekali tidak tepat.

May 18, 2018 Menurut Anam, pasal terkait jangka waktu penangkapan dalam RUU Antiterorisme saat ini sangat rawan pelanggaran HAM. Pasal tersebut menyatakan jangka waktu penangkapan terduga teroris untuk kepentingan penyelidikan mencapai 21 hari.

Mar 21, 2018 Terkait dengan revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Komnas HAM tengah melakukan kajian dalam perspektif HAM. Sidang Paripurna Komnas HAM pada 6-7 Maret 2018 meminta agar Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian me lakukan nya kajian atas revisi undang-undang tersebut sebagai bahan masukan kepada DPR RI.

May 21, 2018 tirto.id - Pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Miko Ginting beranggapan, Revisi UU Tindak Pidana Terorisme harus mengedepankan hak asasi manusia (HAM) dan akuntabilitas dalam proses penindakan teroris. "Pendekatan keamanan saja tidak boleh dan tidak cukup sebagai pertimbangan dalam revisi UU Terorisme.

May 23, 2018 'Kalau hak tentram itu tidak dilindungi, ya itu melanggar HAM. Artinya kekuatan apapun yang merusak ketentraman ya boleh ditindak, kata Komaruddin.

May 17, 2018 Parameter HAM akan menguji apakah negara mampu memerangi terorisme dengan cara yang bermartabat dan akuntabel atau sebaliknya. Baca juga: Pemerintah-DPR Sepakat Hapus Pasal Guantanamo dari RUU Antiterorisme. Yuti mengaitkan hal tersebut dengan pasal "Guantanamo" dalam rancangan UU Terorisme.

UU hasil revisi ini diharapkan lebih memperkokoh dasar pemberantasan tindak pidana terorisme dan melindungi HAM secara lebih proposional. Bertitik tolak pada hal tersebut, kajian ini akan melihat proses legislasi dalam pembentukan UU No. 5 Tahun 2018 dan meninjau penerapan asas dan norma HAM dalam UU No. 5 Tahun 2018.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, tujuan diadakannya revisi UU Anti-terorisme adalah agar penegak hukum dapat lebih awal menyikapi jika ada indikasi atau ancaman terorisme. Selain itu, revisi UU Anti-terorisme akan lebih memerhatikan rehabilitasi dan kompensasi korban tindak pidana terorisme (Kompas.com 2017).

Dec 10, 2023 4. Revisi UU Antiterorisme menjadi kebutuhan mendesak mengingat modus operandi kegiatan terorisme yang berubah signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. RUU tersebut juga harus mampu mengantisipasi perkembangan terorisme kedepan. Hanya saja keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil atau penghormatan hak asasi tetap harus dijaga.

May 25, 2018 Jakarta - Setelah RUU Antiterorisme disahkan besok, Jumat (25/5), tim pemerintah segera mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan perpres pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme. Menkum HAM ...

Hal itu diutarakan Wakil Ketua Pansus RUU Antiterorisme, Hanafi Rais dalam diskusi Preventif Justice dalam Revisi UU Pemberantasan Terorisme di Jakarta, Selasa (6/12). Menurutnya, paradigma preventif justice terdapat dalam Pasal 43 A ayat (1).

Sebagai implementasi mandat kepada Komnas HAM RI untuk mengupayakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asai manusia guma berkembangnya pribadi...

Jan 23, 2018 Dalam pendekatan ini, institusi penegak hukum merupakan aktor yang terdepan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi terorisme. Hal yang dibutuhkan dalam perubahan UU No. 15 Tahun 2003 adalah memastikan agar prinsip-prinsip HAM dijamin dan diperkuat dalam penegakan hukum mengatasi terorisme.

May 24, 2018 Indonesia mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antiterorisme, tidak lama setelah rentetan peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh pendukung Islamic State (IS) atau...

Jan 22, 2016 Pelibatan TNI seperti termuat dalam RUU Antiterorisme dinilai akan merusak sistem penegakan hukum dan mengancam HAM.

May 15, 2018 Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan agar revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jangan sampai isinya dijadikan alat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga pemerintah harus memberikan penjelasan yang lugas mengenai definisi terorisme.

Jun 9, 2020 Komunitas internasional mengkritisi cara Duterte menangani narkoba, dengan organisasi-organisasi HAM mencatat adanya pelecehan hak-hak sistematis, pembunuhan di luar proses hukum, dan penangkapan...

Jun 14, 2017 Pasal 43 B ayat (1) Draft RUU Antiterorisme menjelaskan, bahwa kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah nonkementer...

I. Pendahuluan. 1. Ringkasan Kebijakan. RUU ITE Harus Berorientasi Pada Pelindungan Hak atas Kebebasan Berekspresi1. I. Pendahuluan. Negara wajib menghormati dan melindungi hak berekspresi di tengah semakin tingginya tingkat pemanfaatan internet di Indonesia. Sampai dengan Januari 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai 205 juta (73,7% ...

May 22, 2018 Bambang meyakini RUU Antiterorisme akan disetujui dalam sidang paripurna DPR dan disahkan paling lambat pada akhir Mei ini.

Mar 30, 2023 TUJUAN PEMIDANAAN DALAM KEBIJAKAN P ADA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Muhammad Ramadhan 1, Dwi Oktafia Ariyanti2. 1 Universitas Janabadra. 2 Universitas Janabadra. * muhammad_ramadhan ...

May 21, 2018 JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pansus revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( RUU Antiterorisme) Supiadin Aries Saputra menilai, informasi intelijen dapat dijadikan bukti permulaan Polri untuk menangkap dan menahan terduga teroris.