Pemerintah Dan Dpr Sepakat Selesaikan Ruu Terorisme

May 25, 2018 Jakarta, IDN Times - Tim perumus Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) yang terdiri dari Anggota Pansus RUU Antiterorisme DPR RI dan pemerintah, telah menyepakati definisi terorisme terbaru. Rapat yang digelar pada Kamis (24/5) malam, di Gedung DPR RI ini telah membentuk satu suara. 1.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat pengesahan RUU Terorisme. Namun, ternyata, masih ada perdebatan antara DPR dan pemerintah mengenai sejumlah poin, salah satunya terkait definisi terorisme. ADVERTISEMENT. Ketua Panitia Kerja RUU Terorisme Muhammad Syafi'i mengatakan pemerintah menginginkan definisi teroris adlaah semua yang melakukan.

May 30, 2017 Sudah ada kesepakatan termasuk soal pelibatan TNI. Pemerintah dan DPR hanya menunggu harmonisasi.

May 26, 2018 Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Sabtu (26/5/2018), pengesahan ini menyusul tercapainya kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait definisi terorisme alternatif kedua, yaitu menambah frasa dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

May 18, 2018 Salah satu hal yang membuat pengesahan RUU Antiterorisme tak juga rampung, yakni perdebatan alot kedua belah pihak tentang definisi terorisme. Bamsoet memastikan tak akan ada lagi perdebatan panjang antara pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut.

DPR meminta Pemerintah segera menyepakati materi yang ...

May 15, 2018 Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas tindak pidana terorisme.

May 25, 2018 Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi UU Terorisme, setelah sebelumnya Presiden Jokowi mengancam untuk mengeluarkan Perppu jika pengesahan tak terjadi hingga akhir masa sidang...

May 14, 2018 Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak internal pemerintah menyepakati materi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, termasuk yang berkenaan dengan definisi terorisme, supaya pembahasan rancangan undang-undang tersebut bisa segera diselesaikan untuk kemudian disahkan pemberlakuannya.

May 15, 2018 Pemerintah dan DPR Punya Opsi Selesaikan Polemik Definisi Terorisme Perdebatan antara pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR terjadi karena berbeda pandangan terkait definisi terorisme. Reporter: M. Ahsan Ridhoi

May 14, 2018 Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto - Medcom.id/Juven Martua Sitompul. Pemerintah dan DPR Sepakat Selesaikan Revisi UU Terorisme Dheri Agriesta 14 Mei 2018 12:43

May 25, 2018 tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat paripurna yang digelar DPR RI, Jumat (25/5/2018). Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto.

May 15, 2018 Tekanan terhadap pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menguat setelah serangkaian serangan teror di Surabaya dan Jakarta. Presiden...

May 14, 2018 Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta kepada DPR RI dan sejumlah kementerian terkait untuk segera menyelesaikan RUU Tindak Pidana Terorisme. "Saya juga meminta kepada DPR dan kementerian-kementerian yang terkait yang berhubungan dengan revisi undang-undang tindak pidana terorisme yang sudah kita ajukan pada bulan Februari 2016 ...

May 14, 2018 Pemerintah dan DPR Sepakat Percepat Penyelesaian Revisi UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme - Berita - Kemenko Polhukam R.I.

Mar 2, 2018 Sebagai langkah nyata pemerintah untuk menangani dan memulihkan korban aksi teror, DPR kini membahas secara intensif RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun berbeda dengan undang-undang serupa di negara lain, dalam RUU ini belum ada rincian tentang ganti rugi bagi korban. JAKARTA

May 22, 2018 Pembahasan dan revisi RUU Terorisme sudah berjalan selama dua tahun, sehingga tidak ada kata lain untuk tidak menyelesaikannya. Jumat, 24 Maret 2023. Our Network. Nasional. Politik Hukum & Hankam Kesra Religi. TERKINI Nasional.

Menurut Syafii, pertentangan antara pemerintah dan DPR dalam definisi terorisme terkait motif serta tujuan aksi teror. DPR ingin dalam aturan itu ada motif dan tujuan suatu aksi sehingga bisa disebut sebagai terorisme. Usulan yang sudah disepakati DPR itu belum disetujui pemerintah. Terorisme harus ada motif dan tujuan.

May 18, 2018 Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya menargetkan menyelesaikan 17 Rancangan Undang-Undang yang sudah masuk dalam tahap Pembicaraan Tingkat I oleh DPR dan Pemerintah namun pembahasannya sudah melebihi lima kali Masa Persidangan, salah satunya adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun ...

Apr 27, 2018 DPR menginginkan definisi terorisme memasukkan unsur politik sementara pemerintah memandang tak perlu ada unsur politik dalam definisi terorisme.

Setelah pemerintah dan DPR sepakat, Agus berujar, kini penyusunan Perpres soal aturan teknis pelibatan TNI tersebut harus lebih berhati-hati. Meski menjadi aturan turunan RUU Terorisme, Agus mengingatkan agar isinya tak bertentangan dengan UU TNI, utamanya soal penugasannya yang tetap dari presiden dan kewenangannya yang tak melanggar kaidah ...

May 19, 2018 Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Supiadin Aries Saputra optimistis DPR RI dan Pemerintah dapat menyelesaikan pembahasan RUU Antiterorsme pada pekan depan.

Mar 18, 2024 Kabar24. Nasional. Pemerintah dan DPR Tancap Gas Selesaikan RUU DKJ Malam Ini. Pemerintah dan DPR tancap untuk merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) malam ini. Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com. Senin, 18 Maret 2024 | 22:18. Perbesar.