Pansus Ruu Desa Beda Pendapat Halaman All Kompascom
Result for: Pansus Ruu Desa Beda Pendapat Halaman All Kompascom
#TOC Daftar Isi
- Pansus RUU Desa Beda Pendapat Halaman all - Kompas.com
- Pansus RUU Desa Beda Pendapat Halaman all - Kompas.com
- DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades ... - KOMPAS.com
- DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 ...
- RUU Desa Disepakati Baleg DPR, Ini 5 Aturan Baru yang ... - Kompas.com
- 4 Poin Revisi UU Desa: Gaji, Masa Jabatan, Tunjangan, dan Dana Desa
- Rapat Paripurna Pengesahan UU Desa Hanya Dihadiri 69 Anggota DPR
- Soal Penambahan Masa Jabatan Kades, Mantan Ketua Pansus RUU Desa ...
- Pansus RUU Desa Beda Pendapat - KOMPAS.com
- DPR Sahkan RUU Desa Jadi Undang-Undang, Atur ... - Liputan6.com
- Banyak Usulan Belum Diakomodasi, Pengambilan Keputusan RUU Desa Ditunda ...
- Isi Revisi UU Desa Terbaru dan Apa Saja Poin Kontroversinya? - Tirto.ID
- Pansus RUU Desa Sulit Menyelaraskan dengan Konstitusi - Hukumonline
- Pansus RUU Desa Beda Pendapat - biz.kompas.com
- Baleg DPR Minta Jangan Samakan Kecepatan RUU Desa dengan ... - KOMPAS.com
- POIN-POIN KRUSIAL PERUBAHAN UNDANG- UNDANG TENTANG DESA
- 19 Poin Revisi UU Desa Resmi Disepakati Baleg, Masa Jabatan Kades ...
- Beda Cara Pandang Cawapres Menyikapi Persoalan Masyarakat Adat
- DPR Mulai Revisi UU Desa, Ini Tiga Hal Pokok yang Dibahas - SINDOnews
- Pansus Klaim Revisi UU Otsus Papua sudah Tampung Aspirasi Banyak Pihak
- Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga ... - KOMPAS.com
- Pansus Usulkan Pembahasan RUU Otsus Papua Tak Terbatas ... - KOMPAS.com
Jakarta, Kompas - Tim panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Desa beda pendapat tentang studi banding. Sebagian anggota memilih mengunjungi China secara fisik, sebagian lainnya memilih mengirimkan pertanyaan ke Pemerintah Brasil untuk mendapatkan jawaban.
Pansus RUU Desa Beda Pendapat Halaman all - Kompas.com ... Halaman all
21 hours ago Dpr.go.id) KOMPAS.com Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU. Pengesahan ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan ...
1 day ago DPR RI resmi mengesahkan RUU Desa menjadi UU. ... menerima pandangan akhir soal RUU Desa oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). KOMPAS.com ...
Feb 7, 2024 Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, akan segera membahas revisi UU Desa pada masa sidang selanjutnya. "Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa yang kemarin dilakukan oleh DPR RI melalui Baleg dan pemerintah, sudah memasuki proses pembahasannya," kata dia, dilansir dari Kompas.com, Selasa.
Jul 6, 2023 "Anggota badan permusyawaratan desa, berhak, huruf (f) mendapatkan tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah," kata Tim Ahli Baleg, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (26/6/2023).
1 day ago Rapat paripurna kali ini salah satunya mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, hanya ada 69 anggota dewan yang hadir secara fisik di ruang Paripurna. Sebanyak 234 orang anggota DPR lainnya mengajukan izin.
Jan 23, 2023 UNGARAN, KOMPAS.com - Mantan Ketua Pansus RUU Desa Akhmad Muqowam menilai polemik masa jabatan kepala desa (kades) yang terjadi saat ini karena kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang (UU) Desa. Diketahui, sejumlah kepala desa menuntut agar masa jabatannya ditambah dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Login; Gabung Kompas.com+ ; Konten yang disimpan; Konten yang disukai; Atur Minat; Berikan Masukanmu
1 day ago Rapat paripurna DPR RI hari ini telah menyetujui pengesahan RUU Desa menjadi undang-undang. Sejumlah perubahan krusial disahkan dalam revisi UU Desa ini, antara lain terkait masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan. Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco ...
Jun 26, 2023 Dalam satu pekan kemarin, Baleg setidaknya dua kali menggelar rapat untuk membahas RUU Desa. Beberapa hal yang sudah disepakati, di antaranya memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun; memberikan tunjangan purnatugas kepada kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa; serta menaikkan ...
Feb 12, 2024 tirto.id - Sosial budaya. Kontributor: Wulandari. Penulis: Wulandari. Editor: Dipna Videlia Putsanra. Artikel Terkait. Apa saja poin kontroversial dalam revisi UU Desa? Simak penjelasan mengenai hal-hal yang kontroversial dalam revisi UU Desa yang disetujui.
Jan 30, 2013 Hukumonline. Pembahasan RUU Desa yang sedang dilakukan antara pemerintah dan DPR ternyata bukan masalah sederhana. Ada beberapa hal yang awalnya terlihat mudah namun ternyata sulit ditemui kesepakatan. Sebagai contoh adalah pemilihan kata yang akan digunakan sebagai judul undang-undang.
Login; Gabung Kompas.com+ ; Konten yang disimpan; Konten yang disukai; Berikan Masukanmu
Jul 4, 2023 JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi tak sepakat jika ada anggapan bahwa seolah DPR mengesampingkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dengan mengebut Revisi Undang-undang Desa.
Pengaturan ini dimuat dalam Pasal 39 yang berbunyi: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Jul 4, 2023 Suara.com - Badan Legislasi (Baleg) resmi menyetujui penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa (RUU Desa) menjadi usulan inisiatif DPR. Adapun persetujuan tersebut diambil melalui rapat pleno yang diselenggarakan di Gedung DPR, Senin (3/7/2023).
Jan 23, 2024 Ketiga calon wakil presiden Pemilu 2024 berdiri saling berhadapan dan beradu pendapat mengenai pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa.
Jun 22, 2023 A A A. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Revisi UU Desa merupakan kumulatif terbuka sebagai dampak putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) Nomor 15/PUU-XXI/2023. Terdapat tiga pokok bahasan dalam revisi UU yang sempat ramai didemo oleh aparat desa itu.
Jul 13, 2021 Politisi asli Papua itu melanjutkan, selain elemen masyarakat, Pansus juga telah mengundang beberapa kementerian terkait pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna mendengar pikiran dan pendapat. "Supaya ke depan akan ada sinkronisasi program lintas kementerian dengan pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Papua," ucapnya.
Jun 25, 2021 JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (RUU Otsus Papua) akan sampai ke tahapan Panitia Kerja (Panja) setelah disepakati melalui Panitia Khusus ( Pansus) DPR.
Jun 17, 2021 Pansus mengusulkan agar pembahasan tidak hanya fokus pada dua pasal, yaitu Pasal 34 mengenai dana otsus dan Pasal 76 terkait pemekaran wilayah. Halaman all Otomatis
Related Keywords For Pansus Ruu Desa Beda Pendapat Halaman All Kompascom