Bpjs Kesehatan Dongkrak Kolektabilitas Iuran Pekerja Informal
Result for: Bpjs Kesehatan Dongkrak Kolektabilitas Iuran Pekerja Informal
Oct 21, 2021 BPJS Kesehatan dongkrak kolektabilitas iuran pekerja informal. Kamis, 21 Oktober 2021 18:18 WIB. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (kiri) dalam acara webinar dan diskusi publik bertajuk "Menggali Potensi Solusi Keadilan dalam Pembiayaan JKN" yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Jakarta ...
Oct 21, 2021 Pengumpulan iuran dari pekerja informal adalah pekerjaan berat mengingat penghasilan mereka fluktuatif, lanjut Ghufron. Dalam kepesertaan JKN-KIS, Ghufron menjelaskan, pekerja informal tersebut masuk dalam segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Oct 21, 2021 Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan struktur pekerja di Indonesia masih didominasi pekerja sektor informal. Adapun perbandingannya yaitu 60 berbanding 40, sehingga pengumpulan iuran dari sektor pekerja informal masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS
Oct 21, 2021 BPJS Kesehatan Dongkrak Kolektabilitas Iuran Pekerja Informal Dalam kepesertaan JKN-KIS, Ghufron menjelaskan, pekerja informal masuk dalam segmen peserta PBPU dan bukan PBPU
Oct 21, 2021 Pengumpulan iuran dari sektor pekerja informal masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan pun berupaya mengatasi hal ini. kumparanNEWS
Oct 21, 2021 Struktur pekerja di Indonesia masih didominasi pekerja sektor informal, yaitu 60 berbanding 40. Pekerja Indonesia masih didominasi pekerja sektor informal. Quiz ; News; Business; Sport; Tech; ... BPJS Kesehatan Dongkrak Kolektabilitas Iuran Pekerja Informal ...
Oct 21, 2021 bpjs kesehatan iuran pekerja informal. Caranya dengan menambah jumlah & alternatif pembayaran, memberlakukan autodebit, dan melakukan penagihan melalui Kader JKN, agen institusi, dan telecollecting.
Oct 25, 2021 Pengumpulan iuran dari sektor pekerja informal masih menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS BPJS Kesehatan Dongkrak Kolektabilitas Iuran Pekerja Informal - Kompasiana.com Mohon tunggu...
Pengumpulan iuran dari sektor pekerja informal disebut masih menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Saat ini, struktur pekerja di Indonesia didominasi oleh 60 persen pekerja sektor informal.
Oct 21, 2021 Kewenangan BPJS Kesehatan terbatas pada melakukan kegiatan pengawasan.
Mar 13, 2023 Riset ungkap beberapa pekerja informal sanggup beli rokok, tapi ogah membayar iuran JKN mandiri. Penduduk mendaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di halaman...
Oct 21, 2021 BPJS Kesehatan berupaya genjot pengumpulan iuran pekerja informal. Kamis, 21 Oktober 2021 / 18:54 WIB. INDEKS BERITA. ILUSTRASI. Petugas melayani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang Jakarta Pusat, Jumat (28/5/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi.
Oct 21, 2021 Pengumpulan iuran dari pekerja informal adalah pekerjaan berat mengingat penghasilan mereka fluktuatif, katanya. Dalam kepesertaan JKN-KIS, Ghufron menjelaskan, pekerja informal tersebut masuk dalam segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Jun 13, 2022 03:14. KOMPAS.com - Mulai Juli 2022, Pemerintah akan menghapus kelas layanan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan berlakunya kebijakan itu, tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3, karena diubah menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Prinsip kesetaraan melandasi kebijakan baru BPJS Kesejatan ini.
Oct 25, 2023 Mobilitas yang tinggi, minimnya sosialisasi, hingga keengganan untuk membayar iuran membuat pekerja informal kerap tak terlindungi BPJS Ketengakerjaan. Ini strategi untuk memperluas jangkauannya.
Mayoritas pekerja sektor informal dalam penelitian ini merupakan peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI). Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, hanya enam provinsi yang memiliki persentase kepesertaan PBI kurang dari 50 persen.
Jul 21, 2023 Pekerja sektor informal kini dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/ Adutya Pradana Putra. Jika pekerja ingin mengikuti program jaminan hari tua, besaran iuran mulai dari Rp36.800, terdiri dari Rp20.000 untuk tabungan jaminan hari tua dan Rp16.800 untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Jan 30, 2023 Baca juga: BPJS Kesehatan dongkrak kolektabilitas iuran pekerja informal. Menurut Wahyu, manfaat perlindungan BPJS Kesehatan bagi pekerja migran Indonesia sangat terbatas, sehingga pemerintah perlu membuktikan manfaat BPJS Kesehatan bagi pekerja migran. Pewarta: Andi Firdaus. Editor: Bambang Sutopo Hadi. Copyright ANTARA 2023. PMI.
Oct 20, 2022 BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menggaet para pekerja bukan penerima upah (BPU) untuk menjadi peserta BP Jamsostek sekaligus mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan melalui kampanye dengan tema Kerja Keras Bebas Cemas, di Jakarta, Kamis (20/10/2022). (KOMPAS.com/Ade Miranti)
Oct 21, 2021 BPJS Kesehatan Dongkrak Kolektabilitas Iuran Pekerja Informal - Jawa Pos. Banu Adikara. - Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:07 WIB. JawaPos.com Pengumpulan iuran dari sektor pekerja informal masih menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Nov 30, 2023 KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BPJS Ketenagakerjaan) menyediakan program jaminan sosial bagi peserta bukan penerima upah (BPU), seperti pekerja mandiri, seniman, dokter, freelancer, nelayan, pedagang, ojek online, dan lainnya.
Oct 21, 2023 Humas BPJS Ketenagakerjaan) KOMPAS.com - Kesadaran masyarakat, khususnya kepada pekerja informal, terhadap perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan penting untuk ditingkatkan.
Oct 2, 2023 Pemkot Pangkalpinang tanggung iuran BPJS 4.312 pekerja informal. Senin, 2 Oktober 2023 19:52 WIB. Pemkot Pangkalpinang akan mengikutsertakan 4.312 pekerja informal dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. (ANTARA/HO-Humas Diskominfo Pemkot Pangkalpinang.) Ini komitmen wali kota sebagai kepala daerah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya.
4 days ago Apa yang dialami Erni Dadang dan transpuan lain yang kesulitan mencairkan klaim BPJS-TK dipandang sebagai bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok rentan, terutama transpuan.
Related Keywords For Bpjs Kesehatan Dongkrak Kolektabilitas Iuran Pekerja Informal