Pemerintah Minta Twitter Dan Google Hentikan Promosi Aplikasi Kaskus

JAKARTA (IndoTelko) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta Twitter dan Google menghentikan promosi aplikasi jejaring sosial untuk kaum gay, Blued, di Indonesia. Kami itu waktu bulan Ramadan kemarin sudah kirim surat untuk minta disetop promosinya dan blokir aplikasinya.

Feb 24, 2016 JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memaksa para perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Facebook, Twitter, dan Youtube milik Google dan lainnya membuka kantor tetap di Indonesia dalam bentuk badan usaha tetap (BUT). Rencananya, paksaan tersebut akan tertuang dalam sebuah peraturan dan mulai diterapkan Maret nanti.

Dec 9, 2018 Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, sesuai pembicaraan dengan Presiden Google Asia Pacific, pihaknya dalam waktu dekat akan berhenti menerima iklan politik. "Tadi saya sama Karim Temsamani, President Google Asia Pacific, membahas beberapa hal salah satunya mengenai pendidikan sumber daya manusia, tapi yang satu paling ...

Mar 2, 2024 Selain akan meminta keterangan Twitter, Kominfo bakal mempelajari kasus ini berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Hal ini untuk memastikan bagaimana apa-apa saja yang dilanggar ketika ada yang mempromosikan judi online.

Oct 26, 2021 Berdasarkan data, tercatat ada 362 permintaan penghapusan konten dari lembaga pemerintah dan pengadilan. Rinciannya, 358 permintaan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), 2 permintaan berdasarkan perintah pengadilan yang ditujukan kepada Google, dan 1 permintaan berdasarkan pengadilan kepada pihak ketiga dan 1 ...

Jul 15, 2021 TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah permohonan pemerintah sebuah negara agar Twitter menghapus (men-takedown) konten yang menyinggug mereka kian banyak. Hal tersebut diungkapkan oleh Twitter sendiri dalam laporan 2020-nya. Dalam laporannya, Twitter menyampaikan bahwa konten yang banyak diminta untuk dihapus adalah konten-konten dari jurnalis atau media ...

Oct 27, 2021 TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika merespons temuan Google yang menyebut, Indonesia menjadi negara yang paling banyak menghapus dan mengajukan permintaan penghapusan konten atau informasi.

Jan 9, 2024 KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan teguran keras kepada pengelola media sosial X (dahulu Twitter) berkaitan dengan maraknya akun yang mempromosikan iklan judi online di dalam platform milik Elon Musk tersebut.

Mar 2, 2023 Jakarta, CNBC Indonesia - Saat ini pemerintah tengah menggodok aturan terkait royalti media atau dikenal sebagai 'Publisher Rights'.Kementerian Kominfo juga siap menghadapi risiko dari platform digital terkait hal tersebut. "Ya, harus siap dihadapi," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, kepada CNBC Indonesia, Kamis (2/3/2023).

Jul 19, 2022 DPR mendukung langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik. Selasa, 5 September 2023 Nasional

Mar 15, 2016 ane pikir-pikir kasian juga pemerintah ya :D pemerintah buat sesuatu = dijelek-jelekin :D pemerintah gak ngapa-ngapain = dibilang gak ada prestasi :D

Feb 28, 2024 Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan telah meminta X untuk menyiapkan teknologi atau algoritma khusus yang bisa mendeteksi adanya iklan bermuatan konten promosi judi online.

May 27, 2021 KOMPAS.com - Kementerian Informasi dan Komunikasi resmi menunda pemblokiran Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram hingga Desember 2021. Pemblokiran ini karena adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Dec 19, 2022 Dengan kebijakan ini, pengguna Twitter akan diharamkan menaruh tautan alias link yang bertujuan mempromosikan media sosial lain, macam Facebook, Instagram dan lainnya. Akun pengguna yang membagikan tautan itu juga diancam bakal ditangguhkan dari Twitter. Kendati demikian, Twitter belum memberikan rincian batasan-batasan tautan yang dilarang.

Dec 21, 2022 KOMPAS.com - Platform mikroblogging Twitter sempat membuat aturan yang melarang tautan atau link yang mempromosikan platform media sosial lain, seperti Mastodon, Facebook, Linktree, dll. Kebijakan ini diumumkan oleh Twitter melalui sebuah postingan utas (theread) di akun Twitter Support (handle @TwitterSupport) pada Minggu (18/12/2022). Tak ...

Jika iklan Anda dipengaruhi oleh kebijakan yang tidak terkait dengan tujuan iklan, berikut adalah langkah-langkah untuk memperbaiki iklan tersebut: Login ke akun Google Ads Anda. Buka halaman "Iklan & aset", lalu temukan iklan atau aset yang ingin Anda perbaiki. Catatan: Beberapa kebijakan berlaku untuk tujuan iklan.

Dec 13, 2023 Kita juga minta Google dan Meta agar mereka tidak menayangkan iklan pinjol ilegal di aplikasi-aplikasinya, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai acara Peluncuran Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Ko...

Dec 12, 2023 Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan teknologi Google dan Meta, yang merupakan perusahaan induk dari Instagram, Facebook dan WhatsApp untuk berhenti menayangkan iklan-iklan pinjaman online (pinjol) ilegal di platformnya.

Feb 21, 2023 KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan regulasi yang mewajibkan platform digital asing seperti Google dan Facebook membayar konten berita yang didistribusikan di platform mereka kepada media.

Dec 12, 2023 Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, mengatakan Google telah menutup 17 aplikasi karena dianggap membahayakan masyarakat dan mencuri data pribadi.

Dec 12, 2023 Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan teknologi Google dan Meta, yang merupakan perusahaan induk dari Instagram, Facebook dan WhatsApp untuk berhenti menayangkan iklan-iklan pinjaman online (pinjol) ilegal di platformnya.

Dec 22, 2021 Liputan6.com, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reforme (ICJR) meminta pemerintah menghentikan promosi sanksi pidana dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Menurut ICJR, lebih baik pemerintah fokus membangun sistem dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Kami akan mengizinkan penyedia resmi pemerintah dan tidak akan lagi menggunakan persyaratan untuk penyedia yang ditunjuk. Kami akan mulai menerapkan perubahan kebijakan tersebut pada 31 Maret 2023, dengan melakukan penegakan penuh secara bertahap selama sekitar 6 minggu.