Pansus Ruu Antiterorisme Minta Pemerintah Satu Suara Soal Kompas Com





Pansus RUU Antiterorisme Minta Pemerintah Satu Suara soal Pelibatan TNI

29/01/2018 JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), Hanafi Rais, meminta pemerintah satu suara terkait pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme.. Menurut Hanafi, Pansus telah memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyamakan sikap sebelum rapat antara Pansus ...

Pansus RUU Antiterorisme Usulkan Pelibatan TNI ... - nasional.kompas.com

29/01/2018 Baca juga: Pansus RUU Antiterorisme Minta Pemerintah Satu Suara soal Pelibatan TNI. Menurut Hanafi, Pansus telah memberikan usulan bahwa lembaga yang menjadi leading sector penanggulangan terorisme, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), membuat skala ancaman terorisme, dari tingkat rendah, tinggi hingga darurat.

Sekjen PPP Klaim Fraksi Partai Koalisi Satu Suara soal RUU ... - KOMPAS.com

21/05/2018 JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengklaim fraksi partai koalisi pemerintah satu suara terkait isi Revisi Undang-undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme).. Hal itu disampaikan Arsul menanggapi sikap fraksi koalisi pemerintah dalam mendefinisikan "terorisme" yang disebut masih menjadi ganjalan dalam pembahasan RUU Antiterorisme.

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi ... - nasional.kompas.com

27/04/2018 Pengesahan RUU yang sedianya akan dilakukan pada Masa Sidang IV DPR Tahun Sidang 2017-2018 atau 5 Maret hingga 27 April 2018, akhirnya mundur. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa dalam pembahasan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara DPR dan Pemerintah terkait definisi terorisme.

Sebab Pembahasan RUU Antiterorisme Mandek Menurut Politisi ... - KOMPAS.com

14/05/2018 JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengajukan revisi Undang-undang (UU) Antiterorisme kepada DPR sejak Februari 2016 lalu.. Panitia khusus (Pansus) pun sudah dibentuk, namun pembahasan RUU tersebut belum juga tuntas. Anggota Fraksi PDI-P sekaligus anggota Pansus DPR untuk RUU Antiterorisme Risa Mariska menyebut, ada beberapa penyebab pembahasan RUU Antiterorisme belum juga membuahkan hasil.

Pemerintah Satu Suara soal Materi RUU Antiterorisme

15/05/2018 Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam suratnya ke ketua pansus tertanggal 8 Januari 2018 mengusulkan mengganti judul RUU dan definisi terorisme serta menetapkan batasan wilayah pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Wiranto enggan merinci definisi dalam rancangan beleid tersebut yang membuat pemerintah akhirnya satu suara.

Soal RUU Antiterorisme, Pansus: Bolanya di Pemerintah - Republika

13/05/2018 Namun saat ini, bola penyelesaian RUU tersebut berada di tangah pemerintah. "Pansus menunggu masukan dari pemerintah yang sedang berkonsolidasi untuk menetapkan definisi terorisme," ujar Bobby saat dihubungi Ahad (13/5). Bobby melanjutkan, Pansus tetap menjadwalkan RUU rampung pada masa sidang DPR selanjutnya.

DPR Nilai Pemerintah Tak Kompak soal RUU Antiterorisme

31/05/2017 DPR menilai pemerintah tak kompak dalam merumuskan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. DPR menilai pemerintah tak kompak...

Pansus RUU Antiterorisme Minta Pemerintah Satu Suara soal Pelibatan TNI

SENIDOMINOQQ - Berparalayang di atas Kota Takengon, Sumatera Barat, sambil menikmati sensasi terbang di atas perbukitan pinus dan ham...

Ketua Pansus: Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Sudah 99 Persen

14/05/2018 Pansus telah memutuskan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme akan diserahkan kepada presiden melalui peraturan presiden (Perpres). ... Ketua Pansus: Pembahasan Revisi UU Antiterorisme Sudah 99 Persen. ... Oleh : Hotman Siregar / CAH. Ketua Pansus RUU Antiterorisme H. Raden Muhammad Syafii ...

TNI dan Polri Belum Satu Suara Terkait UU Antiterorisme

19/08/2016 Diperlukan kebijakan Menkopolhukam agar dua lembaga itu kompak.

Bahas RUU Antiterorisme, Pansus DPR Juga Minta Masukan Ali ... - KOMPAS.com

25/08/2016 JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kamis (25/8/2016).. Dalam rapat tertutup tersebut, Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme turut mengundang terpidana kasus Bom Bali, Ali Imron. Ali Imron menceritakan pengalaman pribadinya sebagai pelaku terorisme.

RUU Antiterorisme: dari Pasal Guantanamo sampai Tantangan HAM - JEO

18/05/2018 Namun, pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo saat dihubungi, Senin (14/5/2018). PERDEBATAN PASAL PEMBAHASAN revisi UU Antiterorisme di Panitia Khusus RUU Antiterorisme di DPR tak berjalan mulus.

RUU Anti-terorisme Lama Selesai karena Bahas Pelibatan TNI

29/03/2018 JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, revisi Undang-Undang Anti-terorisme tak kunjung diketok palu karena lama membahas soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.. Hal itu dikatakan Arsul di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (29/3/2018). "Peran TNI dalam pemberantasan terorisme ini salah satu penyebab pembahasan RUU ini jadi lama," kata Arsul.

Pansus Optimistis RUU Antiterorisme Selesai Pekan Depan - Republika Online

19/05/2018 Politikus Partai Nasdem ini optimistis pada rapat kerja antara Panja RUU Antiterorisme dengan Pemerintah, pada 23 Mei mendatang dapat mencapai kesepakatan. "Insya Allah pada rapat tanggal 23 Mei akan mencapai persetujuan. DPR RI hanya menunggu soal kesepakatan definisi terorisme saja," kata ketua Tim Perumus RUU Antiterorisme ini.

Jokowi Minta RUU Antiterorisme Dikebut, DPR: Tahun Ini Selesai

26/05/2017 Fadli mengatakan untuk progres RUU Antiterorisme ini sudah cukup signifikan. Menurutnya Pansus RUU sudah banyak membahas apa yang dibutuhkan bahkan sudah berbicara dengan mitra-mitra pemerintah.

Pansus RUU Antiterorisme Diperpanjang, Masih Bahas 5 Pasal

13/09/2017 Soal keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme sudah disepakati harus seizin ... Pansus RUU Antiterorisme Diperpanjang, Masih Bahas 5 Pasal. Rabu, 13 September 2017 | 21:35 WIB ... Pengesahan perpanjangan waktu satu kali masa sidang tersebut dilakukan atas adanya permintaan dari Pansus RUU ...

DPR Minta Presiden Segera Buat Aturan Pendukung UU Antiterorisme

30/05/2018 Aturan tersebut untuk memastikan keterlibatan TNI dalam aniterorisme.DPR Minta Presiden Segera Buat Aturan Pendukung UU Antiterorisme

Bamsoet Minta Rapat Pansus RUU Antiterorisme Dibuka untuk Umum

21/05/2018 Supaya publik bisa menilai bila ada pihak yang menggoreng-goreng pembahasan RUU itu. Bamsoet Minta Rapat Pansus RUU Antiterorisme Dibuka untuk Umum BeritaSatu.com | BeritaSatuTV | Investor.id | Jakartaglobe.id | e-Paper | Live Streaming

DPR Minta Pandangan Pemerintah Soal RUU Anti-Terorisme

26/07/2017 Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kembali menggelar rapat hari ini. ... Menteri Sandiaga Uno Pekerjakan Pengrajin Satu Desa Tengganan; more; Read Again; ... DPR Minta Pandangan Pemerintah Soal RUU Anti-Terorisme. Rico Afrido ...

Pansus RUU Desa Beda Pendapat Halaman all - Kompas.com

Pansus RUU Desa Beda Pendapat Halaman all - Kompas.com ... Halaman all

Pendekatan HAM Diharapkan Jadi Pertimbangan dalam RUU Antiterorisme

21/05/2018 Pendapat untuk mengesampingkan HAM dalam RUU Antiterorisme sama sekali tidak tepat. HOME; PILPRES 2019; PILEG 2019 ... 21 Mei 2018 | 09:29 WIB. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Petugas Densus 88 tengah berjaga di sekitar rumah terduga teroris di Kawasan Perumahan Kunciran Indah, Pinang ...

Jokowi Minta RUU Antiterorisme Dikebut, Bagaimana Progresnya di DPR ...

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar pembahasan RUU Antiterorisme segera diselesaikan untuk mempermudah aparat mencegah aksi terorisme seperti ledakan bom di Kampung Melayu. Saat ini, RUU Antiterorisme masih dalam proses pembahasan di DPR, sudah sampai mana? RUU Antiterorisme sudah ada di program legislasi nasional (Proleg

Pansus Kerja Maraton Tuntaskan RUU Anti-Terorisme

31/05/2017 "Ya kami berjalan tetap maraton. Enggak pernah melalai-lalaikan. Cuma kita juga enggak mau didikte," kata Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme, M Syafii.

Pansus RUU IKN dan Pemerintah Pelajari Konsep Kota ... - beta.kompas.tv

17/01/2022 Untuk membangun IKN, pemerintah dan Pansus RUU IKN mengunjungi Kota Mandiri BSD karena dinilai berhasil mengembangkan kota bertaraf internasional.

Ketua Pansus RUU Terorisme Ingatkan Pemerintah Jangan Mendikte - Suara.com

31/05/2017 Suara.com - Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Muhammad Syafi'i meminta pemerintah jangan mendikte DPR untuk segera menyelesaikan revisi. "Ya kami berjalan tetap marathon, tidak pernah melalai-lalaikan. Cuma kami juga tidak mau didikte. Jangan gara-gara kita didikte sehingga pembahasan menjadi amburadul gitu," kata Syafi'i di DPR, Rabu (31/5/2017).

Pansus Langsung Bahas Definisi Terorisme - beritasatu.com

18/05/2018 Pemerintah akan diberi kesempatan mempresentasikan lagi definisi terorisme. ... Pansus Langsung Bahas Definisi Terorisme. Jumat, 18 Mei 2018 | 16:53 WIB ... Banten, 16 Mei 2018. (Foto: Antara) Jakarta - Ketua Pansus revisi undang-undang (RUU) Antiterorisme, M.Syafii, ...

Pansus-Pemerintah Sepakati RUU IKN Diparipurnakan Hari Ini

18/01/2022 Ahmad Doli Kurnia Tanjung. (Foto: Antara) Jakarta, Beritasatu.com - Rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) bersama pemerintah sepakat melakukan pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang dalam rapat paripurna siang hari ini, Selasa (18/2/2022). Raker diselenggarakan pansus dan pemerintah pada Selasa ...

DPR Minta Pemerintah Berikan Perhatian Serius soal Info 149 ... - suara.com

29/06/2022 Suara.com - DPR minta pemerintah memberi perhatian serius kepada info 149 buruh migran meninggal di tahanan Malaysia. Hal itu dikatakan Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Selain itu pemerintah harus memberikan perhatian ekstra untuk mengungkap kebenaran laporan itu Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB ...